Namun, dari jumlah tersebut, baru 62 peserta yang dapat mengikuti pemeriksaan administrasi awal. Sementara tiga peserta lainnya belum dapat hadir karena masih mengikuti ujian di tingkat SMA sederajat.
“Untuk Polres Batang Hari sendiri, calon peserta yang terdaftar sebanyak 62 orang yang terdiri dari jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri. Sedangkan yang mengikuti tes awal administrasi hari ini sebanyak 62 orang, ujar Harefa.
Ia menambahkan, peserta yang belum sempat mengikuti tahapan pemeriksaan administrasi awal masih akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada jadwal lanjutan, mengingat proses pemeriksaan awal di Polres Batang Hari memang dijadwalkan berlangsung selama dua hari.
“Untuk mereka yang belum bisa mengikuti tes awal administrasi yang meliputi kesehatan, tinggi badan, dan berat badan, kemungkinan besok akan kita laksanakan, karena jadwal kita memang dua hari,” lanjutnya.
Harefa juga menjelaskan, para calon siswa yang dinyatakan lolos dalam tahapan pemeriksaan administrasi awal di tingkat Polres Batang Hari nantinya akan melanjutkan proses seleksi ke tingkat Polda Jambi.
Di tingkat Polda, seluruh peserta akan kembali menjalani tahapan seleksi lanjutan sebelum nantinya ditentukan siapa saja yang dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan pembentukan anggota Polri.
“Untuk calon siswa yang dalam tahapan tes awal di Polres Batang Hari ini dinyatakan lulus, maka seluruh berkas mereka akan kita lanjutkan ke Polda Jambi. Selanjutnya mereka akan mengikuti tes kembali di Polda Jambi, dan nanti akan ditentukan siapa yang lulus serta berhak menjalani pendidikan Polri di SPN Jambi,” jelasnya.
Pelaksanaan pemeriksaan administrasi awal ini menjadi tahapan penting dalam proses rekrutmen anggota Polri 2026. Selain memastikan kelengkapan administrasi, tahapan ini juga menjadi langkah awal untuk menyaring calon-calon terbaik yang nantinya akan disiapkan menjadi personel Polri yang profesional, modern, dan terpercaya.
Dengan pengawasan yang melibatkan berbagai unsur internal dan eksternal, Polres Batang Hari menegaskan komitmennya untuk menjaga proses penerimaan anggota Polri tetap objektif, transparan, dan bebas dari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik.